Istri prajurit TNI Angkatan Darat mutlak tidak dapat dipisahkan dari TNI Angkatan Darat, baik dalam melaksanakan tugas organisasi maupun dalam kehidupan pribadi. Oleh karena itu istri prajurit TNI Angkatan Darat harus membantu TNI Angkatan Darat dalam menyukseskan tugasnya baik sebagai kekuatan pertahanan keamanan maupun sebagai komponen pembangunan bangsa untuk mencapai cita-cita bangsa Indonesia.
Kapuspen TNI Mayjen Sisriadi juga pernah menjelaskan soal dasar hukum kepada para prajurit yang istrinya tidak bijak bermedia sosial.
Dasar hukum disiplin militer
“Dalam hukum disiplin militer itu, setiap pimpinan bertanggung jawab pada apa yang dilakukan dan tidak dilakukan oleh anak buah. Setiap suami bertanggung jawab pada apa yang dilakukan dan tidak dilakukan oleh anak dan istrinya. Itu intinya,” ungkap Kapuspen TNI Mayjen Sisriadi kepada detikcom, Sabtu (12/10/2019) lalu.
Baca juga: 1.900 Warga Jatim Tak Bisa Mudik, Khofifah Kirim Bantuan Sembako ke Jabodetabek
Baca juga: Jadi Korban Bullying, Rizal Terima Hadiah dari Gubernur Sulsel
Dasar hukum yang merinci lebih detil lagi soal ini ada pada Pasal 8a UU No 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer. Pasal itu memuat soal jenis pelanggaran hukum disiplin militer, yakni “segala perbuatan yang bertentangan dengan perintah kedinasan, peraturan kedinasan, atau perbuatan yang tidak sesuai dengan Tata Tertib Militer”.
Perintah kedinasan yang dimaksud adalah surat perintah dari pimpinan, dari Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto hingga berjenjang ke satuan-satuan di bawahnya. Perintah tersebut berkaitan soal larangan anggota TNI beserta keluarga mem-posting atau berkomentar soal politik di media sosial.
Sisriadi juga mengatakan, setiap prajurit prajurit harus bertanggung jawab atas apa yang dilakukan keluarganya, termasuk istri. “Setiap suami bertanggung jawab pada apa yang dilakukan dan tidak dilakukan oleh anak dan istrinya. Itu intinya,” ucapnya.
