JAKARTA, LINES.id – Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia mengimbau program vaksinasi tidak dilakukan dengan terburu-buru hanya demi mengejar target pelandaian kasus positif. Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia (Papdi) menilai perlu ada upaya serius dalam memastikan kelayakan dan keamanan vaksin. Keamanan yang dimaksud seperti tidak adanya Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) atau efek samping yang berat dan serius.
“Kalau mengembangkan vaksin berarti ada tahapannya. Idealnya vaksin itu sampai aman bisa digunakan bahkan sampai lima tahun penelitian fase I-III sampai post marketing surveillance sehingga kami yakin itu aman,” kata Ketua Umum Papdi Sally A Nasution saat dihubungi CNNIndonesia.com, Rabu (21/10/2020).
Selain keamanan, Sally juga meminta pemerintah memperhatikan efektivitas vaksin. Menurutnya, vaksin yang mengeluarkan biaya tak sedikit harus benar-benar diketahui fungsi pemakaiannya. Hal itu menurutnya harus dipertegas pemerintah agar masyarakat yakin.
Sally mengaku mendapat banyak pertanyaan dari masyarakat luas, pasien, hingga teman sejawat yang mengkhawatirkan tingkat efektivitas vaksin dalam melawan virus corona.
Baca juga: Alasan Keamanan, Uji Klinis Antibodi Covid-19 AS Dihentikan
Baca juga: Johnson & Johnson Setop Uji Vaksin Covid-19, Bagaimana dengan Indonesia?
Selain itu, pertanyaan Papdi merespons rencana pemerintah yang mengklaim akan melakukan vaksinasi tak lama lagi. Pemerintah mengaku vaksin yang dibeli Indonesia dari beberapa negara akan datang bulan depan, meliputi Cansino, G42 atau Sinopharm, dan Sinovac.
“Dari masyarakat, dari kalangan dokter mempertanyakan itu. Karena dokter sebagai target utama vaksinasi, dan nantinya memberikan vaksin, jadi kami punya dua tanggung jawab,” jelasnya.
Sally mengaku pihaknya bakal terus mengawal bagaimana proses klinis dari pengadaan vaksin, dari mulai hasil uji klinis fase tiga untuk melihat efek samping.
EUA Tiga Produk Vaksin
Dilansir CNNIndonesia.com, merespons potensi keputusan BPOM dalam mengeluarkan izin darurat atau Emergency Use Authorization (EUA) terhadap ketiga produk vaksin yang akan dilakukan di tanah air. Sally pun mengaku BPOM pernah mengeluarkan EUA sebuah jenis obat kepadanya.
Baca juga: Nikon Resmi Tutup Lapak di Indonesia
Baca juga: Bertemu Presiden Jokowi, Jepang Beri Pinjaman Rp 6,9 Triliun Tangani Covid-19
Namun demikian, menurutnya obat berbeda dengan vaksin, utamanya sebuah vaksin yang baru dikembangkan untuk menangkal sebuah virus jenis baru.
“EUA itu temporer dia ada waktunya sampai ada obat yang terbukti lebih paten untuk terapi. Nah, kalau untuk vaksin kami kemarin diskusikan apakah aman karena ini sesuatu yang baru, kalau obat agak beda, itu obat lama kita tahu efikasinya,” ungkapnya.
Kendati demikian, Sally mengaku tetap mengapresiasi upaya pemerintah yang telah berusaha menghadirkan vaksin sebagai salah satu cara mengentaskan negara dari pandemi ini. Menurutnya, pemerintah telah melakukan selangkah lebih baik dalam memperjuangkan pengadaan vaksin yang juga tengah menjadi rebutan bangsa lain.
“Kami sangat menghargai pemerintah yang sudah mencari, sampai import vaksin supaya tidak ketinggalan,” pungkasnya.
Follow Berita Lines Indonesia di Google News.
Follow Channel WhastApp Lines Indonesia di WhastApp.
