Ardian berharap, hasil koordinasi penyelenggara di tingkat daerah dapat segera dilaporkan kepada Kemendagri. Hal ini penting untuk menghitung kapasitas fiskal masing-masing daerah. Supaya, lanjutnya, pemerintah pusat dapat mengambil kebijakan sesuai dengan kondisi tersebut.
Pandemi, biaya politik tinggi
Dalam diskusi ini, Titi Anggraini, banyak mengulas tingginya biaya politik terutama yang dikeluarkan oleh peserta Pemilu. Menurutnya, asumsi itu bisa menjadi mitos atau fakta. Berdasarkan dokumen formal seperti, Laporan Harta Penyelenggara Negara (LHKPN), Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK), dan Laporan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK), menunjukkan tingginya biaya tidak terbukti.
Pada situasi ini, tingginya ongkos tersebut dapat dikatakan sebuah mitos. Namun, lanjutnya, hal ini bisa menjadi fakta, karena sudah menjadi pengetahuan umum, dan tak bisa dibantah. “Makanya kalau dalam hukum, fakta yang sudah diketahui secara umum oleh masyarakat, tidak perlu dibuktikan lagi,” ujarnya.
Baca juga: Menkopolhukam: Persiapan Pilkada Tetap Berjalan dan Tidak Terhambat COVID-19
Baca juga: Mendagri Tegaskan Pesta Demokrasi di Tengah Pandemi Bukan Menjadi Halangan
Secara regulasi, tambah Anggraini negara sebenarnya sudah mengantisipasi tingginya biaya Pemilu bagi peserta, seperti memfasilitasi kampanye, melarang adanya mahar politik, dan sebagainya. Namun dalam praktiknya, upaya tersebut dinilai belum banyak memberikan perubahan. “Norma hukum kita masih jauh tertinggal dengan praktik yang terjadi di lapangan,” ujarnya.
Ia menyebutkan, biaya politik tinggi menjadi tantangan di tengah pandemi. Lemahnya kondisi ekonomi mayarakat, rawan dimanfaatkan oleh kandidat. Untuk itu, ia menyarankan agar literasi kepada pemilih ihwal politik bersih harus dilakukan secara terus menerus. Di sisi lain, bakal ada komponen belanja baru yang dikeluarkan kandidat, seperti alat pelindung diri (APD) bagi tim suksesnya saat menggalang suara. Meski bisa diantisipasi oleh kampanye digital, tapi menurut kajiannya, pemilih lebih menyukai model kampanye secara langsung.
Kepala daerah, baik Wali Kota Tangerang Selatan, Airin Rachmi Diany maupun Bupati Lebong, Rosjonsyah Syahili, mendukung pelaksanaan pilkada pada tahun ini. Berbagai persiapan telah dilakukan. Seperti menghitung kebutuhan dan mengalokasikan sejumlah anggaran. Mereka mengatakan, akan mengikuti arahan dan kebijakan dari pemerintah pusat.
