JAKARTA, LINES.id – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah segera mencairkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk Pilkada Serentak 9 Desember 2020.
Agar penyelenggara pemilu dapat melaksanakan tahapannya pada 15 Juni 2020. Hal itu disampaikannya dalam Rapat Koordinasi Khusus Tingkat Menteri melalui Video Conference yang dipimpin Menko Polhukam membahas Persiapan Pilkada Serentak tanggal 9 Desember 2020, Senin (8/6/2020).
“Kita harapakan agar sebelum tanggal 15, KPUD dan Bawaslu memiliki anggaran untuk melaksanakan tahapan lanjutan yang akan dimulai tanggal 15 Juni. Sambil untuk penambahan anggaran-anggaran yang lain dimintakan kepada APBD melalui addendum NPHD,” kata Mendagri.
Baca juga: Sukses Gelar Pemilu Masa Pandemi, Pilkada Serentak Indonesia Berkaca dari Korea Selatan
Baca juga: Dubes Korsel Ungkap Keberhasilan Pemilu Tanpa Satu Orang Terkonfirmasi Covid-19
Dalam kesempatan yang sama, Mendagri juga memaparkan realisasi anggaran masing-masing daerah yang menyelenggarakan Pilkada. Ia juga meminta pemerintah daerah untuk menggenjot realisasi tersebut lewat NPHD yang telah disepakati.
Realisasi NPHD sudah 41 persen
“Kami melihat realisasi anggaran dari tiap-tiap daerah. Realisasi anggarannya kita lihat dari provinsi, sudah realisasi sebanyak 42 persen, tinggal 57 persen. Kabupaten/kota sudah merealisasi sebanyak 41,68 persen sehingga rata-rata sudah 41 persen yang terealisasi, masih kurang 50an persen yang belum terealisasi.
Dalam rapat minggu lalu…
