Petani vs Pemerintah
Persoalannya, terkadang sebagai regulator, pemerintah dalam beberapa kasus terlalu birokratis, yang menyebabkan kreativitas dan inovasi petani menjadi mampat. “Petani harusnya menjadi subjek, namun dalam beberapa hal saat mereka membuat bibit padi atau pupuk justru berurusan dengan birokrasi bahkan hukum. Mereka harus menghadapi kegenitan akademik,” imbuh Prasetyo.
Menurutnya, bila temuan bibit atau pupuk, bahkan juga obat pada tanaman, bila dilakukan oleh individu atau sekelompok petani, tidak harus dihadapkan pada birokrasi dan hukum. Bahkan bila perlu, menurutnya, pemerintah bisa memberi izin produk bibit dari petani. Dengan membantu riset dan hak intelektual. Dengan begitu, petani bisa menjadi subjek dan negara melakukan proteksi. Protesi dari negara ini sangat penting. Amerika Serikat, Kanada, Uni Eropa, hingga Cina, sangat memproteksi para petani mereka.
Memberi subsidi yang besar, sehingga panen melimpah dan tentu saja, hasil panennya bisa bersaing untuk ekspor. Sementara, subsidi dan perlindungan pemerintah terhadap petani belum optimal. Di pedesaan masih marak praktik-praktik ijon, yang memiskinkan petani.
Baca juga: Teknologi Hidroponik, Wujudkan Ketahanan Pangan Keluarga
Baca juga: LDII Tentukan Langkah dalam Menghadapi Potensi Kelangkaan Pangan
“Kuasai minyak, maka engkau akan menguasai bangsa- bangsa. Kuasai pangan, maka engkau akan menguasai rakyat,” kredo ini pernah dilontarkan Henry Kissinger, Menteri Luar Negeri AS dan selanjutnya menjadi penasihat keamanan nasional di era Presiden Amerika Serikat Richard Nixon. Dengan demikian penguasaan pangan merupakan hal yang penting dalam geopolitik.
Prasetyo mengingatkan, ketahanan pangan justru tak tercipta ketika pemerintah menekan kreativitas, atau lebih mementingkan tanaman tertentu. “Kita bisa berpaling ke sejarah, titik mula kekurangan pangan di Pulau Jawa, ketika Belanda menerapkan sistem tanam paksa, yang menyebabkan sawah-sawah berubah menjadi tanaman tebu, hanya untuk mengisi kekosongan kas akibat Perang Jawa,” imbuh Prasetyo Sunaryo.
DPP LDII berharap, ketahanan pangan ini menjadi fokus perhatian pemerintah. Indonesia harus bisa mandiri dan swasembada pangan, jangan sampai hanya mahir memanajemen impor pangan.
