Ia menambahkan Pemkab dan DPRD Mimika tidak bisa mengambil langkah dan kebijakan sendiri untuk menutup operasional PT Freeport mengingat perusahaan tambang emas dan tembaga terbesar di dunia itu merupakan obyek vital nasional.
“Kami hanya bisa minta arahan dan petunjuk Bapak Presiden. Kami tidak bisa mengambil langkah sendiri. Kalau memang disetujui usulan kami maka tentu akan lebih bagus untuk menyelamatkan nyawa ribuan orang yang ada tinggal di Tembagapura saat ini,” kata Omaleng.
Sebelumnya Juru Bicara PT Freeport Indonesia Riza Pratama menyebut perusahaannya terus memperkuat upaya dan koordinasi dengan Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Mimika. Guna melindungi karyawan dari risiko penyebaran COVID-19 di seluruh area kerja dan lingkungan sekitar perusahaan.
Baca juga: Kasus Corona Jatim Tembus 1.220, Wilayah Zona Merah Hampir Merata
Baca juga: Pemkab Sleman Tutup Sementara Indogrosir setelah 1 Karyawan Positif 27 Reaktif
Upaya yang dilakukan antara lain dengan memaksimalkan jaga jarak, menyiapkan fasilitas medis di Tembagapura dan Timika yang merupakan area kerja utama perusahaan. Serta menutup akses memasuki Tembagapura.
Upaya mitigasi PT Freeport Indonesia
Sejak awal Maret, kata Riza, Freeport telah menerapkan berbagai upaya mitigasi yang dapat melipatgandakan protokol kesehatan di area kerja. Seperti larangan masuk dan pembatasan perjalanan ke luar negeri, pemeriksaan suhu tubuh karyawan yang tiba di bandara dan terminal bus dan hendak memasuki area kerja.
Karyawan yang terdeteksi…
