LDII dan Kemendag Jalin Kerjasama Tumbuhkan Kewirausahaan UMKM dan Pertumbuhan Ekonomi Warga

ldii
Webinar Peningkatan Kapasitas UB dan Warung Warga pada Sabtu (20/1/2024).

JAKARTA, LINES INDONESIA – Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan dan DPP LDII menyepakati pembukaan 1000 warung rakyat saat Rapat Kerja Nasional LDII pada 7 November 2023.

Kedua belah pihak meyakini, warung rakyat dapat memberdayakan ekonomi masyarakat sekaligus merintis jalan memperbanyak wirausahawan UMKM.

Hal tersebut ditegaskan kembali oleh Ketua Umum DPP LDII KH Chriswanto Santoso, bahwa program Warung Rakyat Kementerian Perdagangan sejalan dengan program Usaha Bersama (UB) yang digalakkan LDII.

“UB kami gerakkan mulai tahun 1998, sejak krisis melanda Indonesia, lebih dari 25 tahun untuk pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang memiliki daya tahan kuat terhadap resesi yang terjadi,” ujar KH Chriswanto Santoso dalam acara “Webinar Peningkatan Kapasitas UB dan Warung Warga” pada Sabtu (20/1/2024).

KH Chriswanto menjelaskan, UB merupakan usaha kerakyatan berbasis majelis taklim dan masjid, yang saat ini telah berjumlah ribuan.

Untuk memastikan keberhasilan UB, perlu evaluasi setiap tahun. “Untuk mengambil langkah kebijakan ke depan, berbasis data, apa yang menjadi kelemahan, kekurangan, dan kelebihan,” jelanya.

Selanjutnya, dengan adanya program Warung Rakyat Kemendag, ia mengungkapkan, ingin berkolaborasi membangkitkan dan menghidupkan, Serta menumbuhkan yang baru untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan.

Meskipun usai Rakernas, dalam sebulan baru 18 warung yang berhasil dibuka, KH Chriswanto menegaskan pihaknya akan memaksimalkan jangkauan kerja sama lebih luas pada 2024.

“Tahun 2024 ini semaksimal mungkin kami akan bekerja sama dengan Kemendag untuk jangkauan yang lebih luas untuk kepentingan menghidupkan ekonomi kerakyatan,” tutur KH Chriswanto.

Ia berharap, melalui elaborasi tersebut, dapat meningkatkan perekonomian yang ada di LDII dan lingkungan sekitar.

“Sehingga memberikan manfaat bagi masyarakat, bangsa dan negara,” imbuhnya.

KH Chriswanto menegaskan, ini adalah bagian dakwah bil hal, “Kalau ekonominya kuat, secara kolektif, bangsa juga akan kuat,” tegasnya.

Tahun 2045 Indonesia ditargetkan menjadi negara maju

Selaras dengan pernyataan Ketua Umum DPP LDII tersebut, Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Irsy Karim mengungkapkan, tahun 2045 Indonesia ditargetkan menjadi negara maju, yang membutuhkan 12-14 persen pelaku pada sektor wirausaha.

“Sementara saat ini hanya 3,4 persen, yang masih sangat jauh sekali,” ujar Irsy.

Upaya meningkatkan wirausahawan tersebut, menurut Irsy, sudah dimulai LDII dengan membangun UB. “Sekilas mungkin terdengar sepele, namun warung atau UB adalah embrio dari usaha mikro, kecil, menengah (UMKM),” icapnya.

Menurutnya, warung memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian negara. “Kontribusi UMKM di PDB (Produk Domestik Bruto) mencapai 60 persen dari jumlah UMKM di Indonesia mencapai 65,46 juta UMKM,” katanya.

Pemerintah turut serta memberikan bantuan kepada para UMKM sebagai stimulus masyarakat agar pemilik warung semakin naik kelas melalui Bedah Warung.

Program tersebut merupakan wujud komitmen Kementerian Perdagangan melalui Kolaborasi Empat Pilar UMKM sebagai kunci pertumbuhan ekonomi Indonesia yaitu UMKM, lokapasar, ritel modern, dan perbankan.

Kementerian Perdagangan RI berharap stimulus tersebut membantu pelaku usaha dengan pendampingan dan program-program lainnya. Semuanya merupakan akses yang sudah digandeng dengan berbagai institusi.

Adapun ritel modern berfungsi mendukung bisnis UMKM hingga jasa. Seperti contoh jasa sertifikasi halal, jasa pengemasan dan sebagainya.

“Saat ini kita menggandeng ritel modern untuk menarik supplier-supplier agar harga nya bersaing dan semua sektor perdagangan tetap berjalan optimal. Sementara itu, lokapasar berfungsi memasarkan produk UMKM agar dikenal luas,” ucap Irsy.

Dari segi permodalan, lembaga pembiayaan dan perbankan dapat membantu menembus pasar ekspor. Market place juga berperan dalam mengembangkan UMKM melebarkan inovasi bisnis, tidak hanya melakukan penjualan offline tapi juga online.

Irsy menambahkan, para pengurus DPD LDII perlu berkoordinasi dengan dinas perdagangan di kabupaten atau kota agar kolaborasi step one (stimulus UMKM) bisa terjalin. “Program pembinaan UMKM ini juga masuk anggaran kabupaten/kota masing-masing daerah,” tutupnya.

Follow Berita Lines Indonesia di Google News.

Follow Channel WhastApp Lines Indonesia di WhastApp.