Sadari Pentingnya Laut, LDII Ajak Elemen Bangsa Jaga Kedaulatan dan Kepentingan Nasional

  • Bagikan
Laut
Ilustrasi (Foto: tirto.id)

JAKARTA, LINES.id – Ketua DPP Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) Singgih Tri Sulistiyono melalui peringatan Hari Maritim mengajak seluruh elemen bangsa menyadari pentingnya laut dalam menjaga kedaulatan dan kepentingan nasional. Pasalnya, bangkitnya ekonomi dan ekspansif militer China, memicu kekhawatiran Amerika Serikat dan beberapa negara Eropa. Sebagai imperialis tradisional yang pernah menguasai Asia Pasifik, mereka mengkhawatirkan pengaruh ekonomi dan politik mereka di Asia terganggu.

“Asia Tenggara dan Indonesia menjadi hotspot bila pertikaian memuncak. Ketergantungan Indonesia terhadap China dan Barat, mengakibatkan bangsa ini terjebak dalam pusaran konflik perebutan pengaruh di Laut China Selatan,” ujar Guru Besar Ilmu Sejarah Universitas Diponegoro.

Lalu lalang barang dan jasa yang melintasi Laut China Selatan (LCS) yang kerap dikawal oleh militer dari berbagai negara, memicu ketegangan-ketegangan. Di lain pihak, Amerika Serikat dan sekutunya menganggap perairan tersebut sebagai wilayah internasional, sementara China mengklaim wilayah LCS sebagai perairannya.

Muncul Aliansi Pertahanan AUKUS

Ketegangan dengan China tersebut, melecut terbentuknya aliansi pertahanan Amerika Serikat, Australia, dan Inggris (AUKUS). Salah satu poin aliansi itu, Inggris dan Amerika Serikat membantu Australia untuk membangun kapal selam nuklir. Hal tersebut bisa memicu peningkatan persaingan senjata nuklir di kawasan Asia Pasifik.

Baca juga: LDII Sulsel, Kodam XIV/Hasanuddin, dan Ponpes Roudhotul Jannah Gelar Vaksinasi Massal Siapkan 1.640 Dosis

Menurut Singgih, Indonesia bisa dipastikan terseret dalam ketegangan mengingat investasi negara-negara itu sangat besar di Indonesia, “Pemerintah Indonesia harus melakukan upaya terobosan ‘silent diplomacy’ atau diplomasi senyap baik dengan pihak AS maupun China,” papar Singgih yang memfokuskan penelitiannya terhadap sejarah maritim.

Menurutnya, pemerintah harus punya kemampuan membaca situasi dengan cerdas, “Apakah akan berdiri di tengah-tengah ataukah harus memihak salah satu di antara dua pihak itu. Salah dalam menilai akan menyebabkan Indonesia menjadi bulan-bulanan dalam konflik internasional,” timpalnya.

Belajar dari sejarah Indonesia modern, pada pertengahan abad ke-20, Indonesia mampu menjadi ‘pemain’, “Maka jika sekarang tak mampu menyiasati situasi ini, Indonesia akan menjadi pihak yang ‘dipermainkan’,” ulas Singgih.

Sebagai pertimbangan, meskipun negara-negara di Asia mulai bergantung dengan investasi China, secara tradisional Barat masih memiliki hegemoni yang kuat. Indonesia bahkan terkurung oleh berbagai kekuatan Barat yang secara tradisional menguasai Australia, Malaysia, Singapura, Filipina, dan Brunei Darussalam. Pemerintah juga harus melihat, aspirasi masyarakat Indonesia yang masih memandang negatif China sebagai negara komunis. Pendek kata, menurut Singgih, pemerintah harus berhati-hati.

Ia menilai, kedekatan dengan China, berpotensi kedaulatan Indonesia di sisi timur terganggu. Papua akan terus bergolak bahkan lepas, bila Indonesia terlalu terang-benderang bila berpihak ke China. Australia sangat mungkin mengintervensi masalah Papua, sebagaimana mereka bermain dalam referendum Timor Timur.

Baca juga: Canangkan Pilah Sampah, MUI Apresiasi LDII Peduli Persoalan Lingkungan Hidup

Singgih menegaskan, pendirian AUKUS tanpa berdialog dengan Indonesia menunjukkan pemerintah diabaikan, “Indonesia dianggap lamban oleh Barat dalam merespon situasi bahaya di depan matanya. Juga mungkin Barat memandang Indonesia pada posisi abu-abu terkait dengan kedekatannya dengan China. Hal ini menyebabkan Indonesia tidak mendapatkan keuntungan dalam konflik LCS,” ujarnya.

Lebih Memperhatikan Kepentingan Nasional

Sementara itu, Ketua Umum DPP LDII KH Chriswanto Santoso mengatakan, investasi dari negara lain sangat penting. Dengan investasi tersebut, bisa mempercepat pembangunan di berbagai pelosok Indonesia, “Namun harus diperhatikan kepentingan nasional harus diutamakan, jangan sampai investasi malah justru merugikan kedaulatan bangsa Indonesia,” ujar Chriswanto Santoso.

Membanjirnya investasi dan warga asing di Indonesia, menurut Chriswanto bisa berpotensi negatif apabila dijadikan arsitektur untuk menciptakan ketergantungan Indonesia terhadap negara lain, “Ini bukan sifat ultranasionalisme atau chauvinisme, namun harus ada analisis dalam menyikapi investasi. Bangsa Indonesia tidak alergi invetasi asing, namun harus makin mandiri dan mengurangi ketergantungan yang menyebabkan bangsa ini sulit maju,” paparnya.

Kemandirian bangsa, menurut Chriswanto Santoso adalah cita-cita para pendiri bangsa. Dengan kemandirian di bidang politik dan ekonomi, Indonesia bisa menjadi negara yang mampu menyejahterakan rakyatnya. Dan memiliki daya tawar tinggi dalam percaturan politik global, terutama dalam masalah Laut China Selatan. [kim/*]

  • Bagikan