MAMUJU, LINES.id – Bupati Mamuju, Hj Sutinah Suhardi melakukan pertemuan dengan Ombudsman RI Perwakilan Sulawesi Barat untuk kedua kalinya setelah dilantik sekaligus menerima hasil penilaian kepatuhan tahun 2019 terhadap standar pelayanan publik sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Senin (19/4/2021).
Hasil Kepatuhan tersebut menunjukkan bahwa untuk Kabupaten Mamuju mendapat nilai tertinggi di Provinsi Sulawesi Barat dengan predikat zona hijau dengan memperoleh nilai 91,63 di tahun 2019.
Hj Sutinah Suhardi mengungkapkan siap saling mendukung dengan Ombudsman RI Sulawesi Barat dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Mamuju.
“Walau kita dalam keadaan pasca gempa, kita akan berusaha untuk bergerak maksimal,” tambah Sutinah.
Sedangkan Lukman Umar selaku Kepala Perwakilan Ombudsman RI Sulawesi Barat mengungkapkan bahwa kunjungan itu untuk menyampaikan bahwa akan dilakukan kembali uji kepatuhan tahun 2021. Hanya saja penentuan waktu pengambilan data dan tempat penyelenggara layanan yang dituju merupakan kewenangan Ombudsman pusat.
Baca juga: Kepala Ombudsman Sulbar: Jembatan Simbuang Perlu Perhatian Khusus
Baca juga: Tunjangan Profesi 462 Guru Sempat Tertunda, Ombudsman Sulbar Apresiasi Langkah Sekda Mamuju Tengah
“Kita berharap dengan kegiatan hari ini, kita bisa melakukan intervensi dalam bentuk pendampingan kepada Kabupaten Mamuju agar bisa mempertahankan predikat hijau tersebut walau kita masih berada dalam kondisi pasca gempa,” kata Lukman.
Lukman juga berharap, pemerintah Kabupaten Mamuju bisa berperan aktif dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik yang diterima masyarakat.
Dari pertemuan tersebut, dibahas beberapa hal lainnya di antaranya program kerja sama peningkatan kualitas layanan publik pemerintah Kabupaten Mamuju dan upaya percepatan penyelesaian pengaduan masyarakat yang masuk ke Ombudsman.
“Mengingat pengaduan masyarakat terkait pemerintahan desa sangat banyak, sehingga kami berharap atensi dari pemerintah Kabupaten Mamuju untuk melakukan pendampingan sesuai dengan regulasi yang ada dalam menyambut pilkades nanti. Agar laporan masyarakat yang masuk ke kami terkait dampak pilkades ini bisa diminimalisir,” pungkas Lukman.
Follow Berita Lines Indonesia di Google News.
Follow Channel WhastApp Lines Indonesia di WhastApp.
