MAMUJU, LINES.id – Hasil investigasi tim Ombudsman Sulawesi Barat terkait distribusi kelengkapan alat pelindung diri (APD) protokol kesehatan pelaksanaan pilkada tahun 2020, ditemukan dugaan maladministrasi.
Keterangan tersebut disampaikan langsung Lukman Umar selaku Kepala Perwakilan Ombudsman RI Sulawesi Barat (Sulbar), Rabu (2/12/2020).
Lukman juga mengatakan tahun ini Ombudsman ikut terlibat mengawasi kesiapan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak yang harus menaati protokol kesehatan.
Tim Ombudsman RI Sulbar, kata Lukman, sudah melakukan pemantauan terkait distribusi logistik Pilkada seperti APD guna memenuhi protokol kesehatan.
Diakui Lukman bahwa sampai hari ini (1 Desember 2020) pihak KPU Kab. Mamuju belum melakukan distribusi APD dan hal tersebut, sudah menyalahi jadwal.
Baca juga: Jadi Panelis, Ombudsman Sulbar: Paslon Lebih Serius Perhatikan Pelayanan Publik
Baca juga: Mantan Penasehat KPK Menyampaikan Penguatan Integritas ke Insan Ombudsman Sulbar
“Distribusi APD protokol kesehatan (Prokes) Covid-19 harusnya sudah tuntas akhir November. Poin sudah kami sampaikan ke pusat,” jelas Lukman.
Adapun pemantauan yang akan dilakukan Tim Ombudsman di Pilkada tahun ini, mulai dari tahapan persiapan hingga penyelenggaraan.
“Tahun ini Ombudsman akan turut melaksanakan pemantauan langsung ke TPS untuk melihat lebih dekat bagaimana Bawaslu dan KPU melaksanakan fungsi pelayanan kepada masyarakat khususnya kepatuhan prokes Covid-19,” tuturnya.
Terkait temuan sementara tim Ombudsman di seluruh Indonesia, hari ini 2 Desember 2020 melalui Ombudsman Republik Indonesia di Jakarta melakukan pemaparan temuan hasil invesitigasi kepada KPU RI dan Bawaslu RI yang dilaksanakan secara virtual.
Pemaparan diharapkan menjadi bahan evaluasi penyelenggara dan pengawas pemilu untuk memperbaiki sistem pelaksanaan Pilkada serentak tahun ini.
