Buka Muswil, Gubernur Sulsel: Pemerintah Provinsi Sulsel akan Hadir Bersama LDII

  • Bagikan
Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah menyampaikan arahan sekaligus membuka Musyawarah Wilayah (Muswil) secara resmi. Muswil VII Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) Sulawesi Selatan bertempat di Gedung Celebes Convention Center, Makassar, Sulawesi Selatan, Minggu (27/10/2019).

MAKASSAR, LINES.id – “Generasi yang tidak hanya cerdas, tetapi juga memiliki moral, akhlak, dan etika yang kuat. Yang lebih penting lagi memiliki hati dan bekerja dengan hati,” katanya saat menyampaikan arahan dalam pembukaan Musyawarah Wilayah (Muswil) VII LDII Sulawesi Selatan di Celebes Convention Center (CCC), Makassar, Sulawesi Selatan, Minggu, (27/10/2019).

Nurdin Abdullah menyempatkan diri menghadiri Muswil VII LDII Sulawesi Selatan di tengah padatnya agenda. Dengan memukul gong, gubernur membuka secara resmi Muswil LDII Sulawesi Selatan. Tampak mendampingi gubernur saat memukul gong, Ketua Umum DPP LDII KH Abdullah Syam, Aksa Mahmud, dan Plt Ketua DPW LDII Sulawesi Selatan Abri MP.

Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah berharap, Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) tampil sebagai lembaga pendidikan dan lembaga dakwah yang benar-benar mempersiapkan generasi masa depan.

Menurutnya, LDII memiliki visi membangun moral. “Mengapa saya mengatakan demikian, karena saya melihat visi LDII bukan hanya mencerdaskan. Tetapi juga membangun moral, akhlak, dan etika. Saya kira itulah yang kita butuhkan,” tutur Gubernur Nurdin Abdullah di hadapan 4 ribuan warga LDII yang hadir.

Negara Indonesia, ujar gubernur, adalah negara besar. Tidak hanya besar, tetapi juga Indonesia memiliki kekayaan alam yang sangat luar biasa. “Tetapi hari ini, sebagai negara agraris, kemiskinan kita masih di tingkat pertama. Kemiskinan saat ini masih ada di pesisir atau pulau-pulau,” katanya.

Padahal, lanjut Nurdin Abullah, Indonesia tidak kekurangan orang cerdas. “Tetapi, yang kita rasakan sekarang ini adalah krisis moral. Ini harus kita akui. Potensi alam kita luar biasa. Tetapi tergantung siapa yang akan mengelola,” ucap Nurdin Abdullah.

Oleh karena itu, ucap Nurdin, pemerintah provinsi Sulawesi Selatan akan hadir bersama-sama LDII. “Tidak akan mungkin apa yang saya sampaikan tadi bisa kita capai tanpa campur tangan pemerintah. Jangan biarkan LDII berjalan sendiri,” ungkap gubernur.

Peserta Musyawarah Wilayah (Muswil) VII LDII Sulawesi Selatan

Gubernur berharap, LDII menjadi lembaga dakwah yang kuat, menjadi contoh, dan menjadi mitra pemerintah yang strategis. “Mudah-mudahan musyawarah ini akan melahirkan rekomendasi untuk lebih mempercepat kemajuan di Sulawesi Selatan,” paparnya.

Pemilihan, ungkap gubernur bukanlah proses, tetapi tujuan. Tujuannya adalah membangun LDII menjadi kuat memiliki visi yang kuat. “Lembaga ini supaya bisa mandiri. Banyak usaha-usaha yang bisa kita dorong. Kita coba lihat beberapa lahan-lahan produktif yang dimiliki pemerintah provinsi yang bisa kita kelola bersama-sama untuk menopang organisasi kita,” kata mantan Bupati Bantaeng ini.

Usai membuka Muswil LDII, gubernur menumpang helikopter dari Mall Phinisi Point menuju ke Kota Parepare untuk menjadi saksi pernikahan.

Hadir empat orang pengurus DPP LDII diantaranya Ketua Umum DPP LDII KH Abdullah Syam, Ketua DPP LDII Chriswanto Santoso, anggota Departemen Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan Nurasid, dan Ketua Deptemen Pengabdian Masyarakat Rully Siswa Bernaputra. 

Seusai pembukaan Muswil, kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan materi bela negara oleh Staf Ahli Panglima Kodam XIV Hasanuddin Kol Czi Ade Heri Kurniawan. Perwira tiga bunga ini menyampaikan materi dengan tajuk bela negara dalam perspektif ormas.

Adapun dalam diskusi panel, tiga orang pemateri menyampaikan pembekalan kepada peserta Muswil. Pertama, Kepala Seksi Penerangan dan Penyuluhan Agama Islam Misbahuddin MA. Pihaknya menyampaikan materi peran ormas dalam mewujudkan kerukunan intra dan antar umat beragama.

Pemateri kedua, Sekretaris Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sulawesi Selatan HM Ghalib MA menyampaikan materi MUI sebagai payung ormas Islam. Pemateri ketiga, Kepala Tata Usaha Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan Priyambudi, menyampaikan materi hak dan kewajiban ormas sekaitan dengan undang-undang nomor 17 tahun 2017 tentang penetapan perpu ormas.

  • Bagikan