Koordinasi dengan GTPP Covid-19
Selain dengan penyelenggara pemilu di tingkat daerah, koordinasi juga diperlukan dengan gugus tugas penanganan Covid-19 di daerah, Forum koordinasi pimpinan daerah (Forkopimda), aparat penegak hukum, dan stakeholder terkait guna mensukseskan Pilkada yang demokratis, lancar, dan aman dari Covid-19.
“Koordinasi dengan forkopimda, kepolisian, kejaksaan dan dengan TNI/Polri setempat karena mereka juga punya unit-unit yang bisa membantu mempublikasikan kepada masyarakt. Kemudian juga ditambah dengan gugus tugas daerah termasuk dinas kesehatan setempat. Supaya ada narasi yang sama kita mensukseskan pilkada serentak 2020 yang luber, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, dan aman Covid-19,” terangnya.
Baca juga: Menuju Pilkada 2020, Kemendagri Ajak Pemda Lakukan Simulasi Tahapan Pilkada
Baca juga: Persiapan Pelaksanaan New Normal, Kemendagri dan Kemenpan-RB Gelar Lomba Inovasi Penanganan Covid-19
Ditambahkannya, langkah cepat perlu dilakukan mengingat salah satu kesuksesan Pilkada terukur dari tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi. Dengan gencarnya sosialisasi dan komunikasi publik yang dilakukan. Diharapkan mampu membangun persepsi optimisme pelaksanaan Pilkada yang lancar dan aman dari Covid-19. Serta meningkatkan partisipasi masyarakat di 270 daerah yang menyelenggarakan Pilkada.
“Saya kira ini perlu langkah cepat untuk membangun narasi tunggal Pilkada Serentak 2020 Luber Jurdil Aman Covid-19 di daerah masing-masing pada 270 daerah. Terutama yang akan melaksanakan pilkada. Bantuan komunikasi publik ini apa saja yang dibutuhkan perlu koordinasi. Syukur alhamdulillah seluruh rekan dinas kominfo, biro humas dan bagian humas semuanya sudah bekerja dan siap mensukseskan Pilkada Serentak 9 Desember 2020 yang luber jurdil dan aman dari Covid-19,” pungkasnya.
