Dalam rapat minggu lalu dengan 270 kepala daerah yang akan melaksanakan pilkada, kami sudah sampaikan bahwa sebelum tanggal 15 Juni agar daerah-daerah segera untuk mencairkan anggaran sesuai dengan NPHD. Yang masih belum teralisasi direalisasikan. Sambil duduk bersama dengan KPUD dan Bawaslu daerah untuk menghitung penambahan sekaligus efisiensi mata program kerja anggaran dari KPU dan Bawaslu,” paparnya.
Ia juga mengatakan, melalui Ditjen Keuangan Daerah, pihaknya telah melakukan pengecekan, untuk memastikan setiap daerah memiliki ruang fiskal yang cukup. Terkait penambahan anggaran untuk protokol kesehatan, di luar NPHD.
“129 daerah sudah melaporkan, 141 belum melaporkan. Dari 129 daerah yang sudah melaporkan ini masalah keuangannya 57 daerah menyatakan bahwa mereka mampu untuk membiayai dari APBD nya. Mampu membiayai tambahan KPUD maupun Bawaslu Daerah masing-masing. Kemudian 72 daerah yang ruang fiskalnya memang sulit itu meminta bantuan dari APBD. Ini masih belum termasuk 141 daerah lain yang belum melaporkan,” ucap Mendagri.
Baca juga: Dukung Pilkada 2020, Mendagri: Kesuksesan Pilkada Penting dalam Proses Demokrasi
Baca juga: Resmi! Pilkada Serentak Akan Digelar 9 Desember 2020
Tak kalah penting, pihaknya juga memastikan agar anggaran penyelenggara Pemilu tidak ikut dipotong berkenaan dengan realisasi anggaran Kementerian/Lembaga karena urgensinya untuk kesuksesan Pilkada di tengah pendemi.
“Kami sudah sampaikan surat juga kepada Menkeu agar anggarannya tidak dipotong. Berkaitan dengan kebijakan rasionalisasi K/L, demikian juga untuk Bawaslu dan DKPP,” tutup Mendagri.
