Trending Tagar Batalkan Permenaker 2 Tahun 2022, 55.933 Orang Teken Petisi Tolak JHT Cair di Usia 56 Tahun

Permenaker 2 Tahun 2022
Ilustrasi (Foto: idntimes.com)

JAKARTA, LINES.id – Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua (JHT) masih menjadi trending topic Twitter hingga Sabtu (12/2/2022) siang. Hal ini adanya aturan baru Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah soal pencairan JHT.

Dalam aturan baru tersebut, dana JHT baru bisa dicarikan saat pegawai berusia 56 tahun.  Aturan baru ini sontak menjadi sorotan warganet dan menjadi trending topic di Twitter. Sebanyak tiga ribu lebih cuitan masuk dengan kata kunci Jaminan Hari Tua di Twitter hingga Sabtu (12/2/2022) pagi. Menyusul tagar Batalkan Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 dan kini 56 tahun.

“Satu-satunya tabungan buruh di hari tua, diberi aturan dan UU terserah mereka, padahal mereka nyumbang enggak, dan hanya menyimpan apa yang jadi hak buruh di masa tua dan pensiun,” tulis salah satu akun di Twitter.

Sementara petisi tolak Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 telah ditandatangani lebih dari 55 ribu orang. Dilansir CNNIndonesia.com per Sabtu (12/2/2022) pukul 07.00 WIB di website change.org, petisi itu telah ditandatangani 55.933 orang. Petisi ini dibuat Suharti Ete yang ditujukan kepada 3 pihak, yakni Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, Kementerian Ketenagakerjaan dan juga Presiden Jokowi.

Suharti menyebut aturan baru yang akan berlaku Mei mendatang berpotensi merugikan buruh. Mengingat, Permenaker Nomor 2 memang mengatur dana JHT buruh baru bisa diambil saat usia buruh mencapai 56 tahun.

Hal itu berarti, jika buruh di-PHK saat ia masih berumur 30 tahun, dia baru bisa mengambil haknya yakni dana JHT-nya 26 tahun kemudian. “Padahal kami sebagai pekerja sangat membutuhkan dana tersebut untuk modal usaha setelah di-PHK,” tulisnya dalam petisi tersebut.

“Di aturan sebelumnya, pekerja terkena PHK atau mengundurkan diri atau habis masa kontraknya bisa mencairkan JHT setelah 1 bulan resmi tidak bekerja,” katanya seperti dikutip dari petisi itu.