MAMUJU, LINES.id – Setelah menerima pengaduan dari salah seorang warga Kabupaten Mamasa yang mengeluhkan tagihan biaya persalinan di salah satu rumah sakit di Mamuju senilai 10 juta rupiah, tim Ombudsman langsung melakukan reaksi cepat Ombudsman (RCO) berkoordinasi dengan Sekertaris Daerah Kabupaten Mamasa.
Kepala perwakilan Ombudsman Sulbar Lukman Umar di kantornya pada Jumat (6/11/2020) mengatakan bahwa Pelipus salah seorang warga Mamasa adalah pemegang kartu peserta BPJS Kesehatan tanggungan APBN.
Kepada tim Ombudsman Pelipus juga mengungkapkan, ia beserta istrinya tidak pernah mendapat pemberitahuan jika BPJS Kesehatan miliknya sudah tidak berlaku lagi. Karena kondisi tersebut, Pelipus harus membayar biaya persalinan di salah satu RS di Mamuju karena BPJS Kesehatan miliknya dinyatakan tidak berlaku.
Baca juga: Hampir Batal Nikah, Warga Mengadu ke Ombudsman Sulbar
Baca juga: Beasiswa Cair, Siswa SLTA Apresiasi Ombudsman RI Sulbar
Ombudsman meminta agar Pemda memberikan solusi kepada Pelipus selaku warga Kabupaten Mamasa yang saat ini masih berada di rumah sakit bersama keluarganya.
Dalam waktu dekat Ombudsman juga akan mempertanyakan proses penonaktifan kepesertaan JKN keluarga Pelipus kepada Dinsos Kabupaten Mamasa. Sebab sebagai penyelenggaraan pelayanan publik seharusnya ada informasi yang jelas sampai ke warga jika terjadi perubahan status kepesertaan.
Respon Pemda Mamasa
Selain melakukan komunikasi dengan Pemda Mamasa, Ombudsman Sulbar juga menyerahkan santunan seadanya untuk membantu meringankan beban keluarga Pelipus. “Kami turut prihatin melihat kondisi pak Pelipus ini, sehingga ikut membantu semampu kami bagaimanapun sesama manusia tentu kita harus memperhatikan sisi kemanusiaan,” kata Lukman.
Baca juga: Lebih Dekat, Ombudsman Sulbar Buka Gerai di Anjungan Pantai Manakarra
Baca juga: Ombudsman Tutup Laporan Setelah PLN Pasang Kwh Warga
Adapun hasil koordinasi Ombudsman dengan Sekda Mamasa, masalah keluarga Pelipus dinyatakan selesai atas peran Pemkab Mamasa yang berjanji akan menanggung seluruh tagihan biaya di rumah sakit Mitra Manakarra dan saat ini masih dalam proses.
Sebagai lembaga Negara pengawas pelayanan publik, Ombudsman mengimbau seluruh peserta BPJS tanggungan pemerintah segera memeriksa keaktifan kartu BPJS miliknya. Jika dinyatakan ada masalah diminta segera melapor ke BPJS Kesehatan dan jika tidak mendapat layanan segera lapor ke Ombudsman.
“Melapor ke kantor Ombudsman bisa datang langsung atau melalui pengaduan online Ombudsman Sulbar di nomor Whatsapp 0811-2453-737,” pungkas Lukman.
