Pada sisi lain, lanjutnya, pengelolaan uang negara yang notabene juga uang rakyat itu tidak sembarangan. Peraturannya sangat rigit, dan tidak ada pengecualian untuk bantuan kepada masyarakat terdampak Covid-19 di Aceh, maupun di Malaysia. “Seandainya Kepala BNPB atau Menlu RI memberi izin pun masih ada banyak persyaratan yang mesti dipenuhi,” tutur SAG.
Sekadar menyebut contoh, bantuan sosial diberikan kepada masyarakat miskin/kurang mampu yang mengalami penurunan daya beli akibat pandemi Covid-19. “Pertanyaannya, siapa yang berwenang melakukan pendataan dan memvalidasi data penerima bantuan sosial itu supaya tepat sasaran?” tanya SAG.
“Penyaluran bantuan sosial dalam bentuk tunai maupun Sembako untuk Masyarakat Aceh di Malaysia tak semudah dibayangkan. Tidak cukup hanya punya niat baik saja,” ujar SAG.
Ia menambahkan, jika bantuan sosial disalurkan melalui perorangan atau lembaga tertentu yang tidak memiliki otoritas dan tidak jelas kewenangannya, akuntabilitas bantuan tersebut akan tidak terjamin. Bahkan, mungkin tak dapat dipertanggungjawabkan. Selain rawan penyimpangan, ujung-ujungnya menjadi kasus hukum, dan menambah persoalan baru di tengah pandemi saat ini,” tutur SAG.
Baca juga: UMI PTS Peringkat Teratas di Indonesia Timur Versi Webometrics
Baca juga: Peringati Hari Mangrove Sedunia, Gubernur Sumut: Melestarikan Alam Itu Ibadah
Selanjutnya SAG mengatakan, Datuk Haji Mansur mungkin tidak memahami akuntabilitas anggaran di negara kita, dan mekanisme bantuan sosial kepada masyarakat. Karena itu ia mengedepankan syak wasangka dan menduga-duga ada unsur politik di balik kendala penyaluran bantuan Sembako tersebut.
Pandemi Covid-19 bukan urusan politik
Lebih lanjut SAG menegaskan pandemi Covid-19 bukan urusan politik, melainkan masalah kemanusiaan, yang tak boleh semberangan dicampuradukkan dengan unsur politik. Bencana non-alam ini telah memakan korban masyarakat Aceh, dan tak boleh dijadikan mainan politik.
“Hingga hari Senin, (3/8/2020) sudah 433 orang Aceh terinfeksi virus corona, 17 orang meninggal dunia, 322 orang lainnya tengah bertaruh nyawa di bangsal-bangsal rumah sakit,” katanya.
Bahkan, Pangdam Iskandar Muda mulai mengerahkan pasukan TNI-AD untuk mempersiapkan tempat isolasi dan ruangan perawatan alternatif bagi korban Covid-19, yang meningkat tajam dua minggu terakhir.
Baca juga: Khofifah Optimis Segera Lewati Pandemi Covid-19, Pasien Sembuh Capai 67 Persen
Baca juga: Buka CAI LDII, Kades Buriko Ajak Generasi Muda Bersinergi Bangun Desa
Pasien yang harus diisolasi atau dirawat setiap hari bertambah dan nyaris melampaui ambang batas daya tampung ruang perawatan yang sudah disediakan Pemerintah Aceh, sejak Covid-19 belum tiba di Aceh.
“Masyarakat kita sudah cerdas dan tak mau lagi diprovokasi dengan isu politik murahan yang dicoba hembuskan dari luar Aceh. Apalagi hal itu bertentangan dengan nurani kemanusiaan masyarakat Aceh yang sedang bertaruh nyawa melawan virus corona saat ini,” pungkas SAG.
