MAMUJU, LINES.id – Setelah menerima pengaduan dari salah seorang warga Mamasa yang mengeluhkan tagihan rumah sakit senilai hampir 9 juta rupiah, Tim Ombudsman langsung melakukan reaksi cepat Ombudsman (RCO) koordinasi dengan Sekertaris Daerah Kab. Mamasa.
Kepala Perwakilan Ombudsman Sulbar Lukman Umar mengatakan, Pelipus adalah salah seorang warga Mamasa pemegang kartu kepesertaan BPJS Kesehatan PBI APBN. Kepada Tim Ombudsman, kata Lukman, Pelipus mengungkapkan bahwa dirinya beserta istrinya tidak pernah mendapat pemberitahuan jika BPJS Kesehatan miliknya sudah tidak berlaku lagi.
Karena kondisi tersebut, Pelipus harus membayar biaya persalinan di salah satu RS di Mamuju karena BPJS Kesehatan miliknya dinyatakan tidak berlaku. Setelah menerima aduan tersebut, Tim Ombudsman bergerak cepat mengkomunikasikan masalah ini kepada Pemerintah Kab. Mamasa melalui sekertaris daerah (Sekda). Ombudsman meminta agar Pemda memberikan solusi kepada Pelipus selaku warga Kab. Mamasa yang tertahan dirumah sakit.
Baca juga: Perkuat Hubungan Kelembagaan, Ombudsman Kunjungi Kejati Sulbar
Baca juga: Warga Keluhkan Biaya Rumah Sakit, Ombudsman Telepon Sekda Mamasa
Adapun hasil koordinasi Ombudsman dengan Sekda Mamasa membuahkan hasil. Masalah keluarga Pelipus dinyatakan selesai atas peran Pemkab Mamasa yang berjanji akan menanggung seluruh tagihan biaya di Rumah Sakit Mitra Manakarra dan saat ini masih dalam proses.
“Waktu itu Pak Pelipus datang ke kantor dan saya langsung telepon Pak Sekda Mamasa, beliau langsung merespon dan berjanji segera melakukan tindaklanjut. Terakhir saya dengar beliau menggunakan dana pribadinya,” jelas Lukman, Minggu (8/11/2020).
Setelah proses administrasi rumah sakit dilunasi keluarga Pelipus bisa keluar dari RS pada Sabtu 7 November dan langsung pulang ke Kab. Mamasa.
Keluarga Sampaikan Apresiasi
Melalui salah seorang kerabatnya keluarga Pelipus menyampaikan apresiasi dam terima kasih kepada tim Ombudsman.
“Mewakili keluarga Pelipus mengucapkan banyak terima kasih kepada Perwakilan Ombudsman Sulbar atas bantuannya baik secara lembaga maupun secara pribadi Kepala Perwakilan. Insya Allah malam ini pasien sudah bisa keluar dari RS,” tulis Tamin melalui pesan WhatsApp.
Baca juga: Hampir Batal Nikah, Warga Mengadu ke Ombudsman Sulbar
Baca juga: Beasiswa Cair, Siswa SLTA Apresiasi Ombudsman RI Sulbar
Sebagai lembaga Negara pengawas pelayanan publik Ombudsman telah mempertanyakan proses penonaktifan kepesertaan JKN keluarga Pelipus kepada BPJS Kesehatan Mamuju. Sebab sebagai penyelengara pelayanan publik seharusnya ada informasi yang sampai ke warga jika kepesertaannya dihapus.
Pihak BPJS Kesehatan Mamuju menyampaikan bahwa penonaktifan kepesertaan tersebut berdasarkan data DTKS yang dihimpun oleh Dinas Sosial kabupaten setempat dan diteruskan ke Kementerian Sosial.
Merespon keterangan dari BPJS Kesehatan Ombudsman mengimbau seluruh peserta BPJS tanggungan pemerintah segera memeriksa keaktifan kartu BPJS miliknya. Jika dinyatakan ada masalah diminta segera melapor ke BPJS Kesehatan. Namun jika tidak mendapat layanan dari BPJS Kesehatan, segera lapor ke Ombudsman.
Melapor ke kantor Ombudsman bisa datang langsung atau melalui pengaduan online Ombudsman Sulbar di nomor WhatsApp 0811-2453-737.
