JAKARTA, LINES.id – Pondok pesantren (ponpes) mempunyai pengaruh yang cukup besar dari sisi layanan pendidikan. Namun, masih menunjukkan sikap yang berbeda-beda dalam menghadapi tantangan pandemi Covid-19. KH Abdul Ghoffar Rozin, Ketua Pengurus Rabithah Ma’ahid Islamiyah (RMI) Nahdlatul Ulama (NU) yang juga staf khusus Presiden bidang Keagamaan mengatakan, “Para pemegang kebijakan mengatakan bahwa yang terkena pandemi hanya dari aspek kesehatan tapi ternyata tidak hanya demikian, berimbas juga aspek pendidikan,” ujarnya.
Hal itu ia ungkapkan saat menjadi narasumber webinar yang diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII). Mengangkat tema “Menjadi Pondok Pesantren Sehat pada Era Pandemi Covid-19”, Senin (10/8/2020).
Ia mencontohkan, ponpes yang mengalami masa vakum yang panjang menciptakan kegelisahan kolektif dari pihak terkait, termasuk tradisi pesantren. Menurutnya, para pedagang yang ada di sekitar pesantren, dimana ia menggantungkan hidupnya pada belanja para santri mengakibatkan perekonomian di sekitar pesantren melemah.
Baca juga: Rentan Terhadap Wabah Covid-19, Ini yang Harus Dilakukan Pondok Pesantren
Baca juga: Perilaku Manusia, Kunci Utama Pengendalian Pandemi Covid-19
Dari pengalaman tersebut, Gus Rozin meminta pemerintah untuk memprioritaskan belanja kesehatan. Dengan meningkatnya belanja kesehatan, ponpes bisa mendapatkan bantuan dari pemerintah terkait wabah Covid-19.
Menurutnya, pengetahuan dan praktik protokol kesehatan di tiap pesantren berbeda-beda, untuk itu pemerintah harus turun melakukan sosialisasi.
“Tidak semua pesantren memiliki satgas untuk Covid-19. Tidak semua juga bisa melaksanakan protokol kesehatan. Tidak semua ponpes juga bisa melaksanakan semua hal itu karena terbatas biaya,” ujarnya.
Rozin mengatakan lebih lanjut, pihaknya kini mendorong pemerintah untuk memperlihatkan kebijakan yang konkret bagi pesantren.
Baca juga: Sejarah Manusia, Wabah Terjadi Rentang Waktu 100 tahun
Baca juga: Syarat Pelaksanaan Pendidikan di Ponpes Saat Wabah
“Setidaknya harapan kami sekitar Rp 8-10 triliun yang bisa dialokasikan ke pendidikan Islam. Mengingat anggaran yang dikeluarkan masih jauh dari cukup, pemerintah perlu mengupayakan langkah lanjutan,” katanya.
Ponpes kini perlu mengembangkan belajar jarak jauh secara online, meskipun terkendala misalnya sinyal, perangkat, dan software. Sementara itu proses belajar offline di pesantren juga pastinya akan berubah, dan itu membutuhkan proses yang panjang.
Aturan protokol kesehatan Ponpes
Sementara itu Dani Pramudya, Satgas Covid-19 DPP LDII yang juga sebagai narasumber pada webinar menegaskan, pondok pesantren perlu membuat aturan protokol kesehatan terkait pembatasan sosial antar warga pondok.
Bagi santri yang telah pulang ke rumah misalnya, tidak diperkenankan kembali ke pondok sampai situasi memungkinkan. Atau santri tersebut memiliki surat yang menyatakan sehat dari rumah sakit ataupun Puskesmas.
Baca juga: 50 Santri Ponpes Gontor Positif Covid-19, 40 Dinyatakan Sembuh
Baca juga: Pengurus LDII Sulsel Berkunjung ke Ponpes Binaan Ketua MUI Sidrap
Di pondok pesantren seperti Minhajurrosyidin contohnya, Dani mengatakan sudah ada penyediaan ruang isolasi mandiri bagi yang kesehatannya terganggu.
Ruang ini pun sudah dicek oleh pihak puskesmas atau Satgas Covid-19 setempat mengenai kelayakannya dan dipastikan bisa sebagai ruang isolasi. Selain itu disediakan pula ruang simulasi bagi warga pondok pesantren yang reaktif Covid-19.
Dani berharap agar bantuan pemerintah kepada pondok-pondok pesantren di seluruh Indonesia bisa segera diupayakan. Seperti alat ukur mandiri dan alat pelindung diri yang memadai serta memenuhi standar bagi petugas internal ponpes.
“Standar kebersihan pesantren mutlak dilaksanakan. Jika ada yang mengatakan bahwa alat ukur panas seperti thermo gun berbahaya, dipastikan itu hoax. Karena alat yang digunakan sudah teruji klinis oleh badan kesehatan,” kata Dani mengakhiri.
