Anggota DPD RI: Ombudsman adalah Benteng Terakhir Pelayanan Publik

  • Bagikan
Ombudsman Sulbar
Kepala Perwakilan Ombudsman RI Sulbar Lukman Umar (kiri) bersama Anggoat DPD RI Ajbar Abdul Kadir (kanan), Selasa (26/1/2021)

MAMUJU, LINES.id – Anggota DPD RI, Ajbar Abdul Kadir melakukan kunjungan ke kantor Ombudsman RI Perwakilan Sulawesi Barat (Sulbar), Selasa (26/1/2021). Selain untuk silaturahmi, Ajbar juga menyampaikan apresiasinya kepada insan Ombudsman RI Sulbar yang tetap membuka layanan pengaduan di masa tanggap darurat bencana alam.

“Kami apresiasi kawan-kawan Ombudsman karena tetap membuka layanan kepada masyarakat walaupun dalam kondisi seperti ini dan harus berkantor di luar ruangan kantor,” ungkap Ajbar.

Lebih jauh, kunjungan itu sebagai upaya untuk mendengar tanggapan Ombudsman RI Sulbar terkait rancangan perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

“Kami menyiapkan rancangan perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, sehingga kita butuh mendengarkan bagaimana tanggapan ataupun masukan dari Ombudsman,” kata Ajbar.

Di akhir kunjungannya, Ajbar mengakui bahwa Ombudsman merupakan benteng terakhir pelayanan publik.

Baca juga: Ombudsman Care, Salurkan Logistik dan Uang Tunai untuk Korban Gempa

Baca juga: Pasca Gempa, Ombudsman Sulbar: Pemerintah Harus Segera Tangani PDAM

 

Sedangkan Lukman Umar selaku Kepala Perwakilan Ombudsman RI Sulbar menyambut baik hal itu apalagi masih banyak penyelenggara layanan belum berpedoman pada regulasi tersebut.

“Masih banyak instansi atau lembaga yang belum berpedoman pada undang-undang ini. Intinya bukan pada fasilitasnya, namun lebih kepada substansi penerapan undang-undang ini,” kata Lukman.

Lukman juga berharap perlu adanya penyesuaian standar layanan dengan perkembangan zaman.

“Kita tahu undang-undang ini terhitung cukup lama, sehingga perlu penyesuaian perkembangan zaman. Selain itu, kita juga berharap di perubahannya nanti itu bisa memperjelas tupoksi Ombudsman sebagai pengawas pelayanan publik dan bersinggungan dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia,” pungkas Lukman.

  • Bagikan

Comment