oleh

Pemerintah akan Rombak Program Dana Pensiun PNS

JAKARTA, LINES.id – Pemerintah berencana untuk merombak tata kelola program dana pensiun (dapen) baik Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun keseluruhan. Dana pensiun saat ini kurang berperan terhadap industri keuangan. Sebenarnya di dalam Undang-Undang APBN 2019, pemerintah pernah memberikan catatan khusus mengenai pengelolaan dana pensiun pada PT Asabri (Persero).

Di dalam catatan UU APBN 2019, pemerintah menyebut telah menyusun beberapa rencana terkait adanya potensi Unfunded Past Service Liability (UPSL) pada PT Asabri. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani pada September 2020 lalu saat melaporkan mengenai RUU APBN 2019 di DPD.

UPSL adalah kewajiban masa lalu untuk Program Dana pensiun atau Tabungan Hari Tua PNS yang belum terpenuhi. Dengan adanya program dapen yang belum terpenuhi oleh Asabri, maka pemerintah pun berencana untuk menyusun penyelesaian ketentuan dan standar terkait penyajian kewajiban jangka panjang program pensiun.

Salah satu strategi yang akan ditempuh pemerintah terhadap Asabri yakni untuk melakukan review dan penyesuaian atas penggunaan asumsi, serta metode perhitungan aktuaria serta menyempurnakan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat (KAPP) untuk pengungkapan nilai kewajiban jangka panjang pensiun.




Baca juga: Semakin Panas! Majalah Prancis Charlie Hebdo Pajang Karikatur Cabul Erdogan

Baca juga: Soal dan Jawaban TVRI Kelas 4-6 SD 28 Oktober 2020, Materi Hari Sumpah Pemuda

 

Sri Mulyani juga memberi catatan kepada PT Asuransi Jiwasraya (Persero). Di mana kata Sri Mulyani, pemerintah telah meminta Asabri dan Jiwasraya untuk melakukan pemeriksaan laporan keuangan 2020 sehingga dapat mendukung penyajian investasi permanen pada LKPP tahun 2020 secara andal.

Laporan Keuangan BUMN per 31 Desember 2019

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga telah melaporkan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat tahun 2019. Dalam laporan keuangan BUMN per 31 Desember 2019, ada 10 dari 99 BUMN berekuitas negatif. Sehingga pencatatan PMN sebesar Rp 0.

Dari 10 BUMN dengan ekuitas negatif, di antaranya ada PT Asabri (Persero) dan PT Asuransi Jiwasraya. PT Asabri (Persero) dengan kepemilikan pemerintah 100%, dan dengan ekuitas yang distribusikan kepada pemilik entitas minus Rp 6,11 juta. Sementara PT Asuransi Jiwasraya, dengan kepemilikan pemerintah 100%, dan dengan ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik entitas minus Rp 33,66 juta.

BPK juga pernah melaporkan, program pensiun PNS, TNI, dan Polri untuk menjamin perlindungan kesinambungan penghasilan hari tua, pada tahun 2018 sampai Semester I-2019 tidak efektif.

Dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan…

Komentar

News Feed