oleh

Perkuat Layanan Publik, Bawaslu, Ombudsman dan KPU Sulbar Teken MoU

MAMUJU, LINES.id – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sulawesi Barat melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dengan Ombudsman RI Perwakilan Sulawesi Barat bersama KPU Sulawesi Barat, Kamis (1/10/2020).

Dalam upaya memastikan pelayanan publik sebagai penyelenggara Pemilu, Bawaslu Sulawesi Barat (Sulbar), bersama Ombudsman dan KPU Sulawesi Barat menggelar penandatanganan MoU kerja sama fungsi koordinasi ketiga lembaga tersebut.

Pertemuan yang dilaksanakan di kantor Bawaslu Sulbar, hadir kepala Perwakilan Ombudsman RI Sulbar Lukman Umar, Ketua KPU Sulbar Rustang. Ketua Bawaslu dan Ketua KPU Kabupaten yang berpilkada di Sulawesi Barat.

MoU kerja sama yang dibangun ini, tentang penanganan pengaduan masyarakat yang terkait dengan pelayanan publik. Baik pemilu maupun pemilihan kepala daerah yang sifatnya umum, untuk mencegah maladministrasi. Juga tindak lanjut MoU Ombudsman bersama KPU RI dan Bawaslu RI tentang penanganan laporan masyarakat terkait Pemilu dan Pilkada.




Baca juga: Sidak ke Puskesmas Tampa Padang, Ini Temuan Ombudsman Sulbar

Baca juga: Ombudsman Sulbar dan Dinas PMD Polman Bicara Strategi Cegah Tingginya Pengaduan Desa

 

Ombudsman Sulbar
Isu Pelayanan Publik

Menurut kepala Ombudsman Sulbar, Lukman Umar mengungkapkan “Ini merupakan tindak lanjut MoU Ombudsman RI dengan Ketua KPU dan Bawaslu”. “Kami berharap tetap memastikan berjalannnya pelayanan publik di KPU dan Bawaslu. Kami ingin memastikan menerima pengaduan masyarakat tidak lepas dari penyelenggaraan pemilu,” paparnya.

Kepala Ombudsman mengatakan bahwa hiruk pikuk pemilukada, kawan bisa bekerja keras dengan integritas. Berharap memberi peran kepada ombudsman. Bagaimana isu atau tema pelayanan publik itu menjadi rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan rakyat. Maka kita butuh pemimpin yang benar-benar memiliki perhatian ke sana.

“Maka ke depan, kita desak KPU dan Bawaslu selalu menyisipkan materi-materi pelayanan publik dalam setiap tahapan. Salah satu misalnya debat kandidat yang mengusung materi pelayanan publik,” tambah Lukman.

Sementara Ketua KPU Sulbar mengungkapkan “Berharap bagaimana menindaklanjuti MoU ini dalam bentuk aksi nyata yang ada di depan mata”. “Debat publik, bagaimana semangatnya calon terkait pelayanan publik,” imbuhnya.




Baca juga:  Ombudsman Sulbar Sambangi TPS Limbah Medis di RSUD Mamuju, Ada Apa?

Baca juga: Simalakama Ombudsman Sulbar, Terima Aduan Istri Saling Klaim Dana Pensiun

 

Ombudsman Sulbar

“Tanpa MoU, KPU dan Bawaslu wajib melaksanakan pelayanan publik. Walaupun di masa pandemi, pelayanan publik harus terlaksana dalam keadaan apapun,” tambah Rustang.

Pelayanan publik harus menjadi sakti sebagaimana penandatangan MoU dilaksanakan di hari bersejarah yaitu kesaktian Pancasila.

Sulfan Sulo Ketua Bawaslu Sulbar mengatakan bahwa “Pelayanan publik harus sakti, sesuai dengan momentum hari kesaktian pancasila. Apalagi pelayanan publik sudah menjadi pilar keempat birokarsi yang semakin demokratis”.

“Pemilu kita bisa diakses oleh publik dan membangun kepercayaan publik. Berharap ke depan MoU ini menjadi modal besar untuk membangun kepercayaan masyarakat, mengingat MoU ini bagian tindak lanjut yang dilakukan oleh Pusat. MoU ini bisa memberi payung hukum untuk berkoordinasi dari 3 lembaga dalam memberi pelayanan. berharap tidak ada masalah di masa kampanye,” ungkap Sulfan.

Komentar

News Feed