oleh

Tok! PTUN Tolak Gugatan Eks Dekan FKM UMI

MAKASSAR, LINES.id – Jalan panjang gugatan Eks Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) Universitas Muslim Indonesia (UMI) Dr Sudirman, berakhir. Gugatan yang dilayangkan teruntuk Rektor UMI Prof Basri Modding ditolak alias tidak diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

PTUN lewat keputusan Majelis Hakim menetapkan, menolak gugatan Dr Sudirman karena poin-poin gugatannya dianggap tidak berdasar, Rabu (16/9/2020). Artinya, keputusan Rektor UMI dalam kemelut pemilihan Dekan UMI adalah benar secara hukum.

Koordinator Tim Hukum UMI Makassar Prof Dr H Sufirman Rahman SH MH mengatakan, dalam gugatan masa jabatan Eks Dekan FKM UMI Dr Sudirman seperti dalam gugatannya yang telah dilayangkan pada bulan Mei 2020 lalu adalah salah.




Baca juga: Stadium Generale Maba Fakultas Farmasi UMI Angkat “Eksistensi Farmasi Era Pandemi”

Baca juga: Wakili Kabupaten, Mahasiswa FKG UMI Juara MTQ Provinsi

 

“Perkara PTUN Makassar, nomor 49 tahun 2020, Majelis Hakim PTUN yang mengadili perkara gugatan mantan Dekan FKM (Dr Sudirman) soal masa jabatan, kini memutuskan membacakan putusanya. Bahwa menempatkan pihak Rektor UMI (Prof Basri Modding) sebagai pihak pemenang,” jelas Prof Dr H Sufirman Rahman SH MH.

Sehingga, kata Prof Sufirman, keputusan PTUN kali ini bersifat mengikat, final, dan untuk dilaksanakan.

“Dengan adanya putusan ini maka tak ada lagi permasalahan,” tegas Guru Besar Fakultas Hukum UMI itu.




Baca juga: Sambut Maba UMI Secara Virtual, Kapolda Sulsel: Jadilah Mahasiswa yang Solutif

Baca juga: Dosen FPIK UMI Membuat Pakan Ikan dari Sumber Protein Lokal

 

Prof Sufirman menjelaskan, keputusan kliennya dalam pemilihan dekan FKM UMI beberapa waktu lalu merupakan hak yang benar secara hukum, meski sifatnya urgensi.

“Karena ada hal urgensi. Salah satunya adalah soal pertimbangan latar belakang keilmuan yang diketahui Dr Sudirman merupakan Dr di bidang Ekonomi,” papar Prof Sufirman.

“Sehingga dalil penggugat tak lagi dipermasalahkan karena sudah terbit putusan PTUN. Karena menurut hukum sudah diuji di meja hukum melalui serangkaian sidang di pengadilan,” tambahnya.

Komentar

News Feed